Pemerintah berencana merevisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (payung hukum taksi online).
Ada sebelas pokok pembahasan dalam revisi Permenhub 32/2016 ini, salah satunya, batas tarif angkutan sewa khusus. Hal ini tentunya berlaku juga bagi transportasi online yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta.
Maraknya aksi protes dari kalangan pengemudi Gojek, Grab dan Uber, membuat pemerintah harus turun tangan. Head of Government Affairs Grab Indonesia, Tri Sukma Anreianno, menuturkan, pihaknya saat ini tengah menanti hasil kajian dan keputusan pemerintah.
"Terkait perkembangan tarif dasar, sesuai aturan yang berlaku saat ini pemerintah sedang mengumpulkan masukan dari daerah-daerah yang menyampaikan kepada Kementerian Perhubungan untuk selanjutnya akan diteliti dan akan ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan Darat," kata Tri, Rabu 24 Mei 2017.
Oleh karena itu, Tri melanjutkan, pihaknya dalam posisi menunggu hasil kajian dan keputusan dari pihak pemerintah, mengingat masukan dari daerah bervariasi, baik dari segi pertimbangan maupun usulan tarif.
Setelah Kementerian Perhubungan merevisi aturan tersebut, kemudian seluruh kebijakan tarif transportasi berbasis online akan dibahas dengan pemerintah daerah di masing-masing provinsi/kabupaten/kota.
